TEMPO.CO, Jakarta - Laporan tahunan AS tentang praktik hak asasi manusia yang dirilis, Senin, 20 Maret 2023, mencantumkan "masalah hak asasi manusia yang signifikan" dan pelanggaran di India, termasuk laporan penargetan minoritas agama, pembangkang dan jurnalis, kata Departemen Luar Negeri AS.
Temuan itu muncul hampir setahun setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS sedang memantau apa yang dia gambarkan sebagai peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di India oleh beberapa pejabat pemerintah, polisi dan penjara, dalam teguran langsung yang jarang dilakukan Washington atas catatan HAM negara tersebut.
Kritik AS terhadap India jarang terjadi karena hubungan ekonomi yang sangat dekat kedua negara dan India menjadi semakin penting bagi Washington untuk menangkal China di kawasan tersebut.
Masalah hak asasi manusia yang signifikan di India mencakup laporan yang kredibel tentang pemerintah atau agennya yang melakukan pembunuhan di luar proses hukum; penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh polisi dan petugas penjara; tahanan atau tahanan politik; dan penangkapan atau penuntutan jurnalis yang tidak dapat dibenarkan, tambah laporan AS
Kelompok advokasi kian mengkhawatirkan apa yang mereka lihat sebagai situasi HAM yang memburuk di India dalam tahun-tahun terakhir di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Partai Janata Bharatiya Perdana Menteri Narendra Modi.
Human Rights Watch mengatakan kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah India menargetkan kaum Muslim sementara para pengkritik Modi mengatakan partai nasionalis Hindunya telah mendorong polarisasi agama sejak berkuasa pada 2014.
